Jakarta (ANTARA) – Arsul Sani yang merupakan politikus dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Ia diajukan sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR RI untuk menggantikan Wahiduddin Adams yang purna tugas karena memasuki usia pensiun.
Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 102 P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR, yang ditetapkan pada 24 Oktober 2023.
Sebelum duduk di kursi Hakim Konstitusi, Arsul telah malang melintang sebagai praktisi hukum hingga politik di Tanah Air, mulai dari aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik hingga lembaga bantuan hukum.
Dengan bekal pendidikan yang pernah ia timba, ia pun pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di kursi pucuk pimpinan DPR RI dan MPR RI, hingga partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Berikut profil Arsul Sani yang dapat disimak.
Arsul lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964. Ia lahir dari latar belakang keluarga religius, di mana ayahnya merupakan seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) yakni Kiai Haji Abdullah Fadjari.
Ia menempuh pendidikan bangku sekolah dari SD hingga SMA di Pekalongan, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1982, dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1987.
Setelahnya, ia melanjutkan pendidikan pasca-sarjana graduate diploma on Advance Comparative Law – the Common Law di University of Technology Sydney (UTS) pada 2003. Ia juga menempuh pendidikan magister corporate communication di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta dan lulus pada 2007.
Arsul sempat menempuh pendidikan S3 pada bidang justice, policy and welfare studies di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University (GCU), Skotlandia, namun tidak tuntas. Kemudian ia melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia pada 2023.
Ia memulai karier di bidang hukum dengan menjadi asisten pembela umum sukarela (volunteer lawyer) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1986-1988. Ia kemudian menjadi advokat di firma hukum Gani Djemat and Partners, serta sempat menjadi visiting lawyer di firma hukum Dunhil Madden Butler di Sydney, Australia, pada 1993-1994.
Pada tahun 1997, ia mendirikan firma hukumnya sendiri, Karim Sani, yang kemudian berubah menjadi SAP Advocates pada tahun 2004. Ia dikenal sebagai seorang praktisi hukum dan arbiter sebelum masuk ke dunia politik.
Kariernya sebagai legislator dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 melalui PPP. Sejak Mei 2016, ia pun dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP. Arsul kemudian berhasil mempertahankan kursinya di Senayan dengan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019.
Di Senayan, Arsul duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi ihwal penegakan hukum. Sebagai legislator, ia juga sempat duduk di kursi anggota Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pada 3 Oktober 2019, ia pun dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Adapun dalam urusan organisasi, Arsul pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum UI dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UI. Ia juga pernah menjadi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 2020-2023 hingga Chairman of Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) pada 2006-2008.
Sementara di bidang sosial, ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Asrama Pelajar Islam (1996-2003); Ketua Pengawas Yayasan Al-Azhar Rawamangun (2005-2007); dan Wakil Ketua Bidang di Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (2005-2010).
Arsul diketahui menikah dengan Sukma Violetta, mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial yang menjabat dari tahun 206 hingga 2018. Dari pernikahannya yang digelar pada tahun 1992 tersebut, ia dikarunia tiga orang anak.
Baca juga: Arsul Sani tidak akan laporkan balik penuduh ijazah palsu
Baca juga: Arsul Sani tak ingin suuzan terkait laporan dugaan ijazah palsu
Baca juga: Arsul Sani tunjukkan ijazah asli usai dilaporkan soal ijazah palsu
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
